Tugas sejarah 3
B.Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi
1.Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden
2.Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkaannya sebagai presiden penuh
3.Menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya seperti :
4.Stabilisasi Politik Keamanan (Tap MPRS No.IX/1966)
5.Stabilisasi ekonomi (Tap MPRS No.XXIII/1966), dan
6.Pemilihan Umum (Tap MPRS No.XI/1966)
7.Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia
1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan
1.Membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968 (Pancakrida Kabinet Pembangunan)
2.Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu)
3.Menyusun dan merencanakan Repelita
4.Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971
5.Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30/S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945
6.Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme
7.Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997
2. Stabilisasi Penyeragaman
1.Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila
2.Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetia Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu:
a.Taqwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan
b.Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang
c.Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi
d.Demokratis dan pada putusan rakyat yang sah
e.Suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain
3.Pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi Tap MPR No.II/MPR/1978
4.Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, dikenal dengan sebutan "asas tunggal"
5. sidang MPR "Asas Tunggal" akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu; Tap MPR No. II/1983. Kemudian pada 19 Januari 1985
3. Penerapan Dwi Fungsi ABRI
1.ABRI memiliki dua fungsi, yaitu funsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik
2.Pada amasa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari :
3.Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang "dikaryakan"
4.Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai "partai politik" yang berkuasa pada waktu itu
5.ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya
1.Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden
2.Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkaannya sebagai presiden penuh
3.Menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya seperti :
4.Stabilisasi Politik Keamanan (Tap MPRS No.IX/1966)
5.Stabilisasi ekonomi (Tap MPRS No.XXIII/1966), dan
6.Pemilihan Umum (Tap MPRS No.XI/1966)
7.Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia
1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan
1.Membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968 (Pancakrida Kabinet Pembangunan)
2.Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu)
3.Menyusun dan merencanakan Repelita
4.Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971
5.Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30/S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945
6.Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme
7.Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997
2. Stabilisasi Penyeragaman
1.Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila
2.Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetia Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu:
a.Taqwa kepada Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan
b.Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang
c.Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi
d.Demokratis dan pada putusan rakyat yang sah
e.Suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain
3.Pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi Tap MPR No.II/MPR/1978
4.Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, dikenal dengan sebutan "asas tunggal"
5. sidang MPR "Asas Tunggal" akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu; Tap MPR No. II/1983. Kemudian pada 19 Januari 1985
3. Penerapan Dwi Fungsi ABRI
1.ABRI memiliki dua fungsi, yaitu funsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik
2.Pada amasa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari :
3.Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota ABRI yang "dikaryakan"
4.Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai "partai politik" yang berkuasa pada waktu itu
5.ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya
Comments
Post a Comment