Pelajar Nusantara

B.Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi 1.Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret  1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden 2.Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkaannya sebagai presiden penuh 3.Menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya seperti : 4.Stabilisasi Politik Keamanan (Tap MPRS No.IX/1966) 5.Stabilisasi ekonomi (Tap MPRS No.XXIII/1966), dan 6.Pemilihan Umum (Tap MPRS No.XI/1966) 7.Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia 1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan 1.Membentuk Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968 (Pancakrida Kabinet Pembangunan) 2.Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 3

Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru.  Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan Ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti Stabilitas Politik Keamanan (Tap MPRS No.IX/1966), Stabilitas ekonomi (Tap MPRS No.XXIII/19 66), dan Pemilihan Umum (Tap MPRS No.XI/1966)Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Diantara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis (Blo